KONDISI DAN DILEMA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DALAM REALITA

       I.            Landasan Tugas TKSK

Salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial adalah menumbuh kembangkan peran serta individu-kelompok untuk ikut membantu mengatasi tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan-kecamatan yang kemudian didukung dari berbagai pihak (pemerintah, akademisi, pelaku ekomomi dan masyarakat) baik dalam political will atau political action. Sehingga eksistensi mereka menjadi bagian secara penuh dapat dijalankan sesuai keinginan dan tujuan pembangunan nasional secara hakiki. Karena itulah Kementerian Sosial membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sejak tahun 2009 yang direkrut dari unsur PSM dan Karang Taruna untuk mengisi infrastuktur sosial di wilayah kecamatan-kecamatan sejak Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) tidak didaya gunakan pada sejumlah Kabupaten/Kota.

A.    Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;

B.     Tujuan dan Kedudukan TKSK

1. Tujuan TKSK
   1. Terhimpunnya data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di lingkup Kecamatan.
   2. Terkoordinasinya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan.
   3. Terpantaunya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan.

    

2.  Kedudukan TKSK

TKSK berkedudukan di Kecamatan Lokasi Karang Taruna dan PSM yang di maksud dalam rangka turut mengoptimalkan pelaksanaan Pendampingan Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan dan membantu Camat Kepala Wilayah menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan.

C.    Prinsip TKSK

1. Bekerja atas dasar tulus ikhlas dan sukarela.
2. Memiliki semangat untuk mengabdi.
3. Komitmen akan tanggung jawab.
4. Memiliki prakarsa.

D.    Kegiatan TKSK

1. Menghimpun data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kecamatan.
2. Memantapkan kerjasama dengan camat dan pihak lain untuk melaksanakan kesejahteraan sosial di kecamatan.
3. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kesejahteraan sosial di kecamatan.
5. Membuat laporan dan menyampaikannya pada Camat Kepala Wilayah setempat.

    II.            Pemberdayaan TKSK dalam Realita

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Sosial Kabupaten di kecamatan masing-masing, Peranan dan Kinerja TKSK di beberapa daerah masih kurang mendapatkan tanggapan yang layak. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Kemensos sebagai pembentuk TKSK kepada Dinas Social baik provinsi maupun kabupaten. Maka dari itu tidak heran bila dalam pemberdayaan nya, TKSK yang dalam panduan Petunjuk Tekhnis wajib terlibat dan wajib dilibatkan dalam berbagai program social, tapi dalam kenyataan Dinas Social Kabupaten setempat banyak mengesampingkan TKSK dalam berbagai kegiatan dan Pendampingan Program.

Lebih tidak mengherankan lagi bila di kecamatan masing-masing TKSK kurang mendapatkan pengakuan akan tugas dan kewenangannya di kecamatan mereka. Karena pengakuan dari Dinas Sosial Kabupaten yang notabene sebagai Instansi yang diwakili TKSK pun kurang memberdayakan TKSK tersebut. Sementara dilihat dari tugas dan kinerja TKSK di lapangan sama halnya dengan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD).

 III.            Dilemma Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan TKSK

Dalam melaksanakan tugas sebagai TKSK, Kemensos menetapkan operasional sebesar 250.000. padahal sebagai manusia, TKSK pun memiliki kebutuhan terhadap Sandang, Pangan dan Papan. Di daerah-daerah tertentu seperti Aceh, Pemerintah daerah menyambut hal ini dengan memberikan dana yang diambil dari APBD untuk ’memanusiawikan’ pendapatan TKSK. Sementara di daerah-daerah yang lain, Pemerintah Daerah kebanyakan menutup mata terhadap hal ini. Padahal dari kebutuhan membuat Form pendataan, pelaporan dan transportasi saja, operasional TKSK yang disebut tali asih itu masih jauh dari mencukupi.

Disini TKSK mengalami dilemma. Di satu sisi TKSK bertugas dalam memperhatikan dan mendorong peningkatan kesejahteraan dari para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tapi disisi lain Kesejahteraan dari TKSK sendiri belum terpenuhi.

Ada sebuah anekdot yang pernah dilontarkan  oleh keluarga TKSK. Di saat TKSK tersebut sedang melakukan pendampingan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), istrinya menelpon dan berkata “ rumah orang lain di bagusin, rumah sendiri retak-retak ga dibenerin”. Atau anekdot lain, saat TKSK bertugas mendata dan kemudian mendampingi bantuan Program Anak Terlantar, tapi SPP putra-putri TKSK tersebut menunggak berbulan-bulan.

Miris memang melihat kenyataan tersebut. Selayaknya Kemensos sebagai pembentuk TKSK tidak menutup mata dan menyerahkan masalah TKSK terrsebut kepada Pemerintah daerah saja, tapi juga turut membantu memecahkan dilemma tersebut mengingat tugas dan kinerja TKSK yang dapat disamakan dengan tugas dari Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Dinsos.

Posted by: Agus BR (TKSK Padarincang)