WACANA PEMBERDAYAAN TKSK PROVINSI BANTEN 2016

20151119_200934Sejak 2014, keberadaan TKSK di Provinsi Banten mendapatkan apresiasi dan dukungan yang sangat baik dari dinas sosial provinsi dan pemerintah provinsi . hal ini terbukti dengan adanya pemberian insentif bagi TKSK, pemberian leptop bagi kordinator TKSK kabupaten, dan umroh bagi TKSK berprestasi.

Dalam kegiatan Workshop Kebijakan Pembinaan Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Nandy Mulya, mengatakan ada beberapa wacana yang sedang di mantapkan untuk mendukung pengembangan pemberdayaan TKSK di Provinsi Banten, antara lain:

  1. Pemberian motor pinjam pakai yang disesuaikan dengan kondisi geografis kecamatan
  2. Akan membuat juknis penilaian kinerja TKSK
  3. Sedang ‘menggodog’ Pergub tentang staff TKSK yang di pilih dari PSM (secara individu bukan organisasi) untuk mengolah data di tiap desa
  4. Akan mengajukan insentif untuk staff TKSK

Selain itu, beliau menegaskan, seseorang yang sudah didayagunakan oleh pemerintah selama lima tahun atau lebih, maka dapat dimasukan kedalam aparatur sipil Negara sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.

Dipublikasi di umum | Tag , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

OCEHAN DI WARUNG KOPI… TKSK DIMATA PEMERINTAH

Sedikit mengulas kembali kisah usang, TKSK dilahirkan dari rahim kementerian sosial pada tahun 2009, sebagai pengganti Pekerja Sosial Kecamatan. Setelah 6 tahun mengabdi, sedikit demi sedikit TKSK mendapatkan pengakuan atas fungsinya baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hanya saja pengakuan itu belum mendapat pengakuan secara hukum kemana TKSK akan diarahkan.

Selama ini TKSK dengan Tupoksi seperti pegawai tapi masih di kategorikan kedalam Relawan. Sehingga menyebabkan nasib TKSK tergantung di awang-awang.

Ada beberapa hal yang patut dipertanyakan kepada pemerintah khususnya Kementerian Sosial yang ‘rahim’ nya telah melahirkan TKSK:

  1. Mengapa dalam kebijakan-kebijakannya, Kementerian Sosial lebih menilai tinggi secara materi kepada rekanan baik pada lembaga pemerintah lain seperti BPS dalam PBDT, maupun kepada rekanan swasta. Sementara untuk kebijakan-kebijakan yang memerlukan tenaga TKSK, hanya mampu menyediakan anggaran yang murah meskipun meriah? Apakah karena TKSK di beri gelar ‘Relawan’? ataukah TKSK hanya dianggap buruh kasar yang hanya dipanggil saat Kementerian sosial membutuhkan Tenaga? Sementara Dinas Sosial hampeir setiap hari membutuhkan tenaga TKSK.
  2. Sampai kapan gelar relawan itu di sandangkan tanpa ada kepastian sementara tupoksi yang dibebankan adalah tupoksi pegawai? Bedakah fungsi tugas TKSK di Dinas Sosial misalnya dengan Fungsi tugas Penyuluh Lapangan di Dinas Pertanian yang mendapatkan pengakuan status dan besaran honorarium yang jelas dari dinasnya?
  3. Apakah TKSK tidak bisa masuk kedalam ASN baik sebagai PNS atau pun Pekerja Kontrak (P3K)?

Sudah banyak TKSK yang mengajak untuk berdemonstrasi agar aspirasinya dapat didengar karena merasa tidak ada keterwakilan untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang dilakukan oleh Penyuluh pertanian dan guru honorer. Tapi benarkah demonstrasi merupakan jalan satu-satunya untuk mendapat perhatian pemerintah? Semoga saja tidak.

Dipublikasi di umum | Tag , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

SEPUTAR PBI JKN DI MASYARAKAT

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Sementara PBI JKN singkatan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Dasar hukum PBI JKN bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam PP NO 101 tahun 2012 tersebut terdapat poin tentang data, yang berbunyi : hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga statistik pemerintah (BPS) di verifikasi dan divalidasi oleh menteri sosial untuk dijadikan data terpadu.

Pada kenyataanya, saat proses verifikasi dan validasi masih berjalan, kartu BPJS sudah banyak yang diturunkan tanpa menunggu hasil verifikasi dan validasi. Hal ini mengakibatkan banyak warga disatu kecamatan baru bisa menggunakan kartu tersebut di kecamatan lain karna Faskes (Fasilitas Kesehatan) yang dapat digunakan pemegang kartu tersebut berada di kecamatan lain.

Contohnya seperti yang dilaporkan oleh warga Kecamatan Tirtayasa dan warga Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang yang masuk ke daftar Faskes Kecamatan Padarincang sehingga diperbandingkan, ongkos transportasi dari kecamatan yang bersangkutan ke faskes yang di maksud, lebih besar daripada biaya berobat di Puskesmas terdekat. Sehingga sia-sia lah kartu PBI yang di pegang oleh si pemilik tersebut. Dan tentunya kejadian tersebut bukan hanya terjadi di dua kecamatan tadi atau hanya di Kabupaten Serang saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, apakah ‘kartu-kartu sakti’ yang nanti akan diluncurkan pun memiliki nasib yang sama seperti kartu-kartu pendahulunya?

Seperti yang kita pahami, setiap program pemerintah pasti bertujuan demi kesejahteraan rakyat dan memudahkan rakyat. Hanya saja dalam pelaksanaanya, seringkali kesemrawutan dikarenakan proses pelaksanaanya seolah dipaksakan dan terburu-buru. Bisa di lihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah terjadi seperti BLSM, PSKS dan PBI JKN ini.

Selayaknya pemerintah yang sekarang dapat bercermin dari kebijakan-kebijakan serupa dari pemerintah sebelumnya sehingga dapat lebih memenej pelaksanaanya lebih baik lagi. Sehingga semangat jargon ‘Ayo Kerja’ tidak berarti seolah kerja mengejar setoran, tapi bekerja efektif dengan hasil yang memuaskan.

Dipublikasi di kesehatan | Tag , , , , , , | Meninggalkan komentar

TKSK… RELAWAN, PEKERJA SOSIAL ATAUKAH PEGAWAI SOSIAL?

  1. PERBEDAAN RELAWAN, PEGAWAI DAN PEKERJA SOSIAL

Sebelum menginjak pada perbedaan relawan, pegawai dan pekerja sosial ada baiknya sedikit kita ulas pendekatan dalam kesejahteraan sosial. Menurut Midgley, terdapat empat pendekatan dalam mengupayakan kesejahteraan sosial :

  1. Filantropi sosial

Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (charity) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.

Filantropi sosial bertujuan mempromosikan kesejahteraan sosial dengan mendorong penyediaan barang pribadi dan pelayanan kepada orang yang membutuhkan. Ada beberapa karakteristik pendekatan filantropi sosial, di antaranya:

  1. Amal, dimana pendekatan ini tidak memiliki kesinambungan. Artinya, tidak ada lagi interaksi dengan penerima bantuan ketika bantuan selesai diberikan.
  1. Penerima pasif, menggunakan pandangan bahwa masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak melibatkan partisipasi penerima.
  2. Acak, tidak memiliki metode atau tahapan khusus dalam pelaksanaannya.
  3. Kemauan, ketergantungan upaya pada kemauan baik dari para donor dan kemauan pemerintah untuk menggunakan uang pembayar pajak demi mendukung kegiatan-kegiatan amal.
  1. Pekerja sosial

Berbeda dengan pendekatan filantropi, pekerjaan sosial merupakan pendekatan yang terorganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk menangani permasalahan sosial. Namun, perkembangan pekerjaan sosial tidak lepas dari perkembangan filantropi.

  1. Administrasi sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan program sosial pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui penyediaan berbagai pelayanan sosial. Pendekatan ini diselenggarakan langsung oleh pemerintah.

  1. Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi.

 

Berangkat dari pemikiran tersebut, syakhruddin membedakan relawan, pegawai dan pekerja sosial sebagai berikut:

 

  1.  PEKERJA SOSIAL
  2. Seorang yang melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan pada Ilmu pekerjaan sosial, seni dan keterampilan tehnik
  3. Landasan Operasionalnya Pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial
  4. Memiliki ijazah/sertifikasi kompentensi lulusan Pekerjaan Sosial
  5. Bertujuan untuk menolong klien supaya dapat menolong dirinya sendiri
  6. Menggunakan metode dan tehnik pekerjaan sosial
  7. Pendekatannya melalui prinsip Dasar Pekerjaan Sosial
  8. Memilki target kesepakatan sesuai dengan kontrak
  9. Lembaga Pekerja Sosial, bekerja dengan Kode Etik Pekerjaan Sosial
  10. Memiliki visi sesuai dengan lembaga tempat bekerja
  11. Misi merobah perilaku dan pola pikir
  12. Kegiatan pertolongan (helping activity), Kegiatan Sosial (social actifity) dan kegiatan Perantara (liaison activity)
  13. Motivasinya pengembangan kompetensi
  14. Bentuk layanan profesional
  15. Sarannya Kelompok, Pathologis dan Nonpathologis
  16. Fungsi pelayanannya bersifat Kuratif/Rehabilitatif, Preventif, Promotif/Developmental, Supportif
  17. Dasar Layanannya adalah hasil penelitian (research)
  18. Lembaga pendukung research/organisasi profesi dan lembaga pendidikan
  19. Sistematik gerak, berupa research, diagnosis, treatment, after care dan termination

 

  1. PEGAWAI SOSIAL
  2. Seseorang yang melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan pada tupoksi (Tugas Pokok dan FungsI) instansi tempat bekerja
  3. Landasan operasionalnya Surat Keputusan sebagai Pegawai Instansi Sosial
  4. Legalitasnya surat tugas dari Instansi tempat bekerja
  5. Menyesuaikan tujuan yang tertuang pada program
  6. Prosesnya tergantung rencana anggaran program
  7. Metode/tehnik yang digunakan menurut juklak/juknis/pola operasional
  8. Pendekatan program oriented
  9. Target tergantung anggaran
  10. Tanggungjawab adalah laporan tehnik dan administrasi keuangan
  11. Visi sesuai dengan instansi/Dinas tempat bekerja
  12. Misi sesuai tugas dinas ia bekerja
  13. Program sesuai renstra Instansi/Dinas tempat bekerja
  14. Motivasinya penunjang karier
  15. Bentuk layanan prosedural
  16. Sasaran menyusuaikan kebijakan dinas/instansi tempat bekerja
  17. Fungsi pelayanan sesuai job description Dinas /Instansi tempat bekerja
  18. Menyusuaikan kebijakan /Hasil Keputusan Rakorbang
  19. Lembaga Penunjang Stakeholder/Orsos/LSM
  20. Sistematik gerak berupa pendataan dan pelaksanaan

 

  1. RELAWAN SOSIAL
  2. Seorang yang melaksanakan tugas pelayanan mendasarkan atas keterpanggilan jiwa
  3. Landasan operasionalnya adalah Kemauan/AD/ART Orsos tempat mereka mengabdi
  4. Pengakuan dari masyarakat /Surat tugas dari Orsos
  5. Tujuannya menolong sesama untuk kepuasan batin
  6. Prosesnya sesuai kemauan
  7. Metode/tenik adalah partisipatory
  8. Pendekatan kemanusiaan/Relegi
  9. Target  tidak terbatas
  10. Tanggungjawab diri sendiri/Orsos/Relegi
  11. Visi hubungan yang harmonis
  12. Misi kepercayaan/keagamaan
  13. Proses aksinya tergantung sarana dan prasaran (Kemampuan SDM dan dan yang dimiliki)
  14. Motivasinya karena keterpanggilan
  15. Bentuk layanan Philanthropy/charity
  16. Sasaran kelompok yang mengalami penderitaan
  17. Fungsi layanan bersifat rehabilitasi
  18. Dasar layanan inisiatif (aktifitas dan kreatifitas)
  19. Lembaga keagaaman/Orsos
  20. Sistematik gerak, sesuai dengan kemauan dan kesempatan

 

Dari definisi dan perbedaan yang telah disebutkan diatas, TKSK tidak dapat di sebut sebagai Pekerja Sosial Profesional, karna bukan berasal dari pendidikan profesi kesejahteraan sosial dan tidak tidak memiliki ijazah pekerjaan sosial.

Tapi tidak tepat pula status yang disandangkan oleh pemerintah khususnya Kemensos yang menyebutkan bahwa TKSK adalah relawan, karena TKSK adalah individu-individu yang direkrut untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, program sesuai dengan renstra dinas sosial baik provinsi maupun kabupaten, dan sasaran yang menyesuaikan dengan anggaran dan kebijakan dinas sosial.

Sedangkan untuk disebut pegawai pun meski hanya pegawai kontrak, pemerintah cenderung enggan mengakuinya dengan berbagai alasan, terbukti dengan masih berlakunya status relawan dalam permensos nomor 24 tahun 2013. Dan hal ini akan di uraikan pada kajian berikut.

2. LEGITIMASI TKSK SESUAI TUPOKSI

Seperti yang telah diuraikan dengan rinci pada bab 2, Tugas pokok dan fungsi TKSK menurut Permensos nomor 24 tahun 2013 adalah sebagai koordinator, administrator dan fasilitator dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Dan memiliki visi dan misi sesuai dengan visi dan misi kementerian sosial dan instansi yang bernaung di bawahnya yaitu dinas sosial.

Bila dikaji lebih cermat, tupoksi TKSK sama dengan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD). Seperti UPT-KB, UPT Diknas dan lain-lain. Karena TKSK sendiri merupakan pengganti dari Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) sama halnya dengan UPT-KB yang dulunya hanya Petugas Lapangan KB (PL-KB). Selain itu dalam menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, TKSK pun harus menyesuaikan dengan anggaran dan kebijakan Dinas Sosial. Dan melihat dari latar belakang pengangkatan TKSK sendiri adalah untuk mengganti peran PSK (Pekerja Sosial Kecamatan) yang notabene adalah Pegawai, bukan relawan.

Kesimpulannya, status relawan sosial sangat tidak sesuai bila disandangkan kepada TKSK, karena dilihat dari tupoksi dan kenyataan pemberdayaan TKSK yang sudah terjadi, Tanggung jawab TKSK bukanlah tanggung jawab seorang relawan, tapi tanggung jawab pegawai. Dengan demikian, suatu kewajaran bila pemerintah khususnya Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial menempatkan status legitimasi TKSK pada tempat yang seharusnya, yaitu pegawai tekhnis atau pegawai lapangan dari dinas sosial.

3. HUBUNGAN LEGITIMASI STATUS DAN HAK SERTA KEWAJIBAN TKSK

Sejak tahun 2009 sampai sekarang, yaitu tahun 2015, TKSK seolah mendapatkan perlakuan yang berbeda bila dibandingkan dengan TKS maupun Pekerja Sosial yang lain. Baik dari segi legitimasi status yang hanya sebagai relawan sosial, maupun dari segi pembiayaan. TKS yang lain seperti misalnya TKS di bidang anak, TKS di Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pendamping PKH mendapatkan status legitimasi yang lebih jelas. Mereka adalah pegawai kontrak yang mendapatkan honor yang proporsional, selain itu merekapun mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.

Sementara untuk TKSK sendiri, dengan status hanya sebagai relawan, hanya diberikan tali asih yang bisa dibilang untuk mengisi bahan bakar kendaraan selama sebulan saja jauh dari mencukupi. Belum di hitung dengan pemenuhan tanggung jawab TKSK yang mau tidak mau ada tuntutan dari dinas sosial dan pemerintah daerah maupun pusat untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Apalagi bila harus memenuhi hak kehidupan layak sebagai individu dan keluarga, sementara keoptimalan dalam bekerja mengharuskan seseorang fokus pada bidang pekerjaan yang digelutinya tanpa diganggu oleh pemikiran-pemikiran negative tentang pemenuhan kebutuhan keluarga.

Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban TKSK, maka harus didahului adanya perubahan status, dari relawan berubah menjadi pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai kontrak.

Bagaimana menurut anda??????

D A F T A R   P U S T A K A

Adi,Isbandi Rukminto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan.Jakarta. FISIP UI Press.

http://mahaneni.blogspot.com/2015/03/pendefinisian-pekerja-sosial-di.html

http://syakhruddin.com/2013/04/22/perbedaan-pekerja-sosial-pegawai-sosial-dan-relawan-sosial/

Huraerah, Abu (2008). Pengorganisaian dan pengembangan masyarakat. Bandung, humaniora.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 tahun 2013 Tentang NSPK TKSK

Suharto, Edi (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri. Bandung, alfabeta.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dipublikasi di Uncategorized | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

KAJIAN TEORI TENTANG TKSK DAN TUGASNYA

  1. DEFINISI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa: Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang bekerja dalam penanganan sosial baik di lembaga pemerintah maupun swasta meskipun secara akademis tidak berangkat dari lulusan sekolah tinggi ilmu sosial, tapi mendapatkan pelatihan dan pendidikan secara professional.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Norma Standar Pedoman dan Kriteria TKSK, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Dari pengertian diatas, dapat kita lihat bahwa definisi TKSK hampir sama dengan TKS, hanya saja dengan ruang lingkup kerja yang lebih jelas, yaitu di kecamatan.

2. DEFINISI RELAWAN SOSIAL

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa: Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Berangkat dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa relawan sosial adalah seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan sosial bukan karena bekerja di instansi sosial, tetapi berdasar pada Filantropi Sosial (kedermawanan sosial) dan bersifat Charity (amal).

3. DEFINISI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial professional adalah seseorang yang berangkat dari pendidikan sosial secara formal dan bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta dalam pelayanan dan penanganan masalah sosial.

4. TUGAS DAN FUNGSI TKSK

Dalam Permensos Nomor 24 tahun 2013, di jelaskan tentang kedudukan tugas dan fungsi TKSK pada Bab 2. Berikut adalah rinciannya:

Pasal 3

(1) TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan.

(2) TKSK di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) orang.

(3) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.

Pasal 4

Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

  1. melakukan pemetaan sosial berupa data PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  2. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;
  3. melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  4. melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
  5. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan
  6. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Fungsi TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

  1. koordinasi;
  2. administrasi; dan
  3. fasilitasi.

Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk dengan kerja sama dan komunikasi dalam hal sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, sumber daya manusia kesejahteraan sosial, serta camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 7

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial secara tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Selain terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penanganan 26 jenis kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan pekerjaan wajib dari kementerian sosial dan dinas sosial, TKSK pun dilibatkan dalam Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), antara lain Raskin dan BLSM atau yang sekarang disebut PSKS.

 

 5. HAK DAN KEWAJIBAN TKSK

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Menurut Salmond di dalam hak terdapat 4 pengertian :

  1. Dalam arti sempit, hak berpasangan dengan kewajiban
  2. Hak yang melekat pada seseorang sebagai pemilik;
  3. Hak yang tertuju kepada orang lain sebagai pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban berkorelatif;
  4. Hak dapat berisikan untuk kewajiban kepada pihak lain agar melakukan perbuatan (comission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan;
  5. Hak dapat memiliki objek yang timbul dari comission dan omission;
  6. Hak memiliki titel, ialah suatu peristiwa yang menjadi dasar sehingga hak itu melekat pada pemiliknya.
  7. Kemerdekaan, hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk menggangu, melanggar, menyalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain, dan pembebasan dari hak orang lain.
  8. Kekuasaan, hak yang diberikan untuk, melalui jalan dan cara hukum, untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum.
  9. Kekebalan atau imunitas, hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain.

 

Sedangkan Menurut Curzon Hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

Hak dikelompokan menjadi 5, yaitu :

  1. Hak sempurna, misal dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum, dan hak tidak sempurna, misal hak yang dibatasi oleh daluwarsa;
  2. Hak utama, hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama;
  3. Hak publik, ada pada masyarakat, negara dan hak perdata, ada pada seseorang.
  4. Hak positif, menuntut dilakukannya perbuatan, hak negatif agar tidak melakukan;
  5. Hak milik, berkaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan kedudukan seseorang;

Kewajiban dikelompokan menjadi 5, yaitu :

  1. Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak;
  2. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata;
  3. Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu;
  4. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian;
  5. Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.

TKSK adalah manusia-manusia yang berkecimpung dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Tapi sebagaimana manusia umumnya, TKSK memiliki tanggung jawab terhadap diri, profesi dan keluarga. TKSK pun memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak.

Selama ini, TKSK hanya mendapatkan dana operasional atau Tali Asih untuk pemenuhan tanggung jawab profesi dan itupun masih jauh dari cukup dalam pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tugas TKSK. Sementara honor atau gaji untuk pemenuhan tanggung jawab terhadap diri dan keluarga tidak diatur oleh permensos nomor 24 tahun 2013. Sehingga TKSK harus beberapa kali beraudiensi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan.

Hal ini tentu saja sangat menggangu pelaksanaan tugas TKSK, karena dengan tanggung jawab profesi yang sedemikian besar dan tuntutan kerja purnawaktu memerlukan profesionalitas yang tinggi pula, sedangkan tuntutan atas hak kebutuhan hidup layak bagi diri dan keluarga TKSK pun harus terpenuhi. Sangat penting untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab dan hak yang diterima TKSK agar tidak ada kesenjangan antara tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Karena TKSK dan keluarganya pun patut diperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi hak asasi manusia.

Dipublikasi di Uncategorized | Tag , | Meninggalkan komentar

PENDATAAN PMKS DAN PSKS KABUPATEN SERANG TAHUN 2015

Pendataan PMKS dan PSKS

Pendataan PMKS dan PSKS

Pembangunan sebuah Negara tidak hanya berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi, tapi juga harus dilengkapi dengan pembangunan sosial. Karena bila hanya terfokus pada pembangunan ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Pembangunan sosial adalah sebuah wahana untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, disebutkan bahwa definisi dari kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dinas Sosial Kabupaten Serang sebagai instansi pemerintah yang berhubungan langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, memiliki sasaran 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Dalam rangka meningkatkan upaya penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Serang, di bulan Mei tahun 2015, Dinas Sosial Kabupaten Serang melakukan pendataan PMKS dan PSKS se Kabupaten Serang.

Kegiatan ini merupakan langkah dalam memperbaharui data PMKS dan PSKS di Kabupaten Serang secara menyeluruh dan serentak. Untuk mengurangi tingkat kesalahan data, dalam pelaksanaanya pendataan ini melibatkan pemerintah desa.

Dipublikasi di sosial, umum | Tag , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

PENGOBATAN ODMK DAN PENYULUHAN GANGGUAN JIWA DI KECAMATAN PADARINCANG

pengobatan dan penyuluhanPada tanggal 29 April 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang di bantu oleh LK3 Surosowan Kabupaten Serang melakukan Pengobatan gratis untuk Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Puskesmas Padarincang. Pengobatan gratis untuk ODMK ini dijadwalkan setiap hari Rabu dua minggu sekali karena pengobatan ODMK sendiri harus dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan Pengobatan ODMK ini, dihadirkan Seorang Dokter Ahli Jiwa dari Dinas Kesehatan dan Seorang Psikiater Kesehatan Jiwa dari LK3 Surosowan.

Selain melakukan pengobatan gratis, kegiatan ini juga bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memasung keluarga mereka yang terkena gangguan jiwa.

Saat dilakukan kegiatan bebas pasung ke rumah sembilan ODMK yang di pasung di empat desa yang terpisah, warga sekitar yang memiliki keluarga ODMK dan belum sempat dibawa ke puskesmas berbondong-bondong meminta agar keluarganya diobati sehingga pengobatan pun terpaksa dilakukan di gardu atau teras rumah warga.

Pada kesempatan lain, yaitu tanggal 20 mei 2015, LK3 Surosowan kembali di undang ke Kecamatan Padarincang untuk melakukan Penyuluhan tentang Gangguan Jiwa sebagai salah satu rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Kegiatan penyuluhan yang berlokasi di kampung Citaman Desa Padarincang Kecamatan Padarincang tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana seharusnya menyikapi dan memelihara keluarga yang mengalami masalah kejiwaan.

Dipublikasi di kesehatan, sosial | Tag , , , | Meninggalkan komentar