SEPUTAR PBI JKN DI MASYARAKAT

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Sementara PBI JKN singkatan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Dasar hukum PBI JKN bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam PP NO 101 tahun 2012 tersebut terdapat poin tentang data, yang berbunyi : hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga statistik pemerintah (BPS) di verifikasi dan divalidasi oleh menteri sosial untuk dijadikan data terpadu.

Pada kenyataanya, saat proses verifikasi dan validasi masih berjalan, kartu BPJS sudah banyak yang diturunkan tanpa menunggu hasil verifikasi dan validasi. Hal ini mengakibatkan banyak warga disatu kecamatan baru bisa menggunakan kartu tersebut di kecamatan lain karna Faskes (Fasilitas Kesehatan) yang dapat digunakan pemegang kartu tersebut berada di kecamatan lain.

Contohnya seperti yang dilaporkan oleh warga Kecamatan Tirtayasa dan warga Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang yang masuk ke daftar Faskes Kecamatan Padarincang sehingga diperbandingkan, ongkos transportasi dari kecamatan yang bersangkutan ke faskes yang di maksud, lebih besar daripada biaya berobat di Puskesmas terdekat. Sehingga sia-sia lah kartu PBI yang di pegang oleh si pemilik tersebut. Dan tentunya kejadian tersebut bukan hanya terjadi di dua kecamatan tadi atau hanya di Kabupaten Serang saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, apakah ‘kartu-kartu sakti’ yang nanti akan diluncurkan pun memiliki nasib yang sama seperti kartu-kartu pendahulunya?

Seperti yang kita pahami, setiap program pemerintah pasti bertujuan demi kesejahteraan rakyat dan memudahkan rakyat. Hanya saja dalam pelaksanaanya, seringkali kesemrawutan dikarenakan proses pelaksanaanya seolah dipaksakan dan terburu-buru. Bisa di lihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah terjadi seperti BLSM, PSKS dan PBI JKN ini.

Selayaknya pemerintah yang sekarang dapat bercermin dari kebijakan-kebijakan serupa dari pemerintah sebelumnya sehingga dapat lebih memenej pelaksanaanya lebih baik lagi. Sehingga semangat jargon ‘Ayo Kerja’ tidak berarti seolah kerja mengejar setoran, tapi bekerja efektif dengan hasil yang memuaskan.

Pos ini dipublikasikan di kesehatan dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s