TKSK… RELAWAN, PEKERJA SOSIAL ATAUKAH PEGAWAI SOSIAL?

  1. PERBEDAAN RELAWAN, PEGAWAI DAN PEKERJA SOSIAL

Sebelum menginjak pada perbedaan relawan, pegawai dan pekerja sosial ada baiknya sedikit kita ulas pendekatan dalam kesejahteraan sosial. Menurut Midgley, terdapat empat pendekatan dalam mengupayakan kesejahteraan sosial :

  1. Filantropi sosial

Filantropi terkait erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agamawan dan relawan, yakni upaya yang bersifat amal (charity) dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.

Filantropi sosial bertujuan mempromosikan kesejahteraan sosial dengan mendorong penyediaan barang pribadi dan pelayanan kepada orang yang membutuhkan. Ada beberapa karakteristik pendekatan filantropi sosial, di antaranya:

  1. Amal, dimana pendekatan ini tidak memiliki kesinambungan. Artinya, tidak ada lagi interaksi dengan penerima bantuan ketika bantuan selesai diberikan.
  1. Penerima pasif, menggunakan pandangan bahwa masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak melibatkan partisipasi penerima.
  2. Acak, tidak memiliki metode atau tahapan khusus dalam pelaksanaannya.
  3. Kemauan, ketergantungan upaya pada kemauan baik dari para donor dan kemauan pemerintah untuk menggunakan uang pembayar pajak demi mendukung kegiatan-kegiatan amal.
  1. Pekerja sosial

Berbeda dengan pendekatan filantropi, pekerjaan sosial merupakan pendekatan yang terorganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk menangani permasalahan sosial. Namun, perkembangan pekerjaan sosial tidak lepas dari perkembangan filantropi.

  1. Administrasi sosial

Pendekatan administrasi sosial berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan program sosial pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui penyediaan berbagai pelayanan sosial. Pendekatan ini diselenggarakan langsung oleh pemerintah.

  1. Pembangunan sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi.

 

Berangkat dari pemikiran tersebut, syakhruddin membedakan relawan, pegawai dan pekerja sosial sebagai berikut:

 

  1.  PEKERJA SOSIAL
  2. Seorang yang melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan pada Ilmu pekerjaan sosial, seni dan keterampilan tehnik
  3. Landasan Operasionalnya Pendidikan Profesi Pekerjaan Sosial
  4. Memiliki ijazah/sertifikasi kompentensi lulusan Pekerjaan Sosial
  5. Bertujuan untuk menolong klien supaya dapat menolong dirinya sendiri
  6. Menggunakan metode dan tehnik pekerjaan sosial
  7. Pendekatannya melalui prinsip Dasar Pekerjaan Sosial
  8. Memilki target kesepakatan sesuai dengan kontrak
  9. Lembaga Pekerja Sosial, bekerja dengan Kode Etik Pekerjaan Sosial
  10. Memiliki visi sesuai dengan lembaga tempat bekerja
  11. Misi merobah perilaku dan pola pikir
  12. Kegiatan pertolongan (helping activity), Kegiatan Sosial (social actifity) dan kegiatan Perantara (liaison activity)
  13. Motivasinya pengembangan kompetensi
  14. Bentuk layanan profesional
  15. Sarannya Kelompok, Pathologis dan Nonpathologis
  16. Fungsi pelayanannya bersifat Kuratif/Rehabilitatif, Preventif, Promotif/Developmental, Supportif
  17. Dasar Layanannya adalah hasil penelitian (research)
  18. Lembaga pendukung research/organisasi profesi dan lembaga pendidikan
  19. Sistematik gerak, berupa research, diagnosis, treatment, after care dan termination

 

  1. PEGAWAI SOSIAL
  2. Seseorang yang melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan pada tupoksi (Tugas Pokok dan FungsI) instansi tempat bekerja
  3. Landasan operasionalnya Surat Keputusan sebagai Pegawai Instansi Sosial
  4. Legalitasnya surat tugas dari Instansi tempat bekerja
  5. Menyesuaikan tujuan yang tertuang pada program
  6. Prosesnya tergantung rencana anggaran program
  7. Metode/tehnik yang digunakan menurut juklak/juknis/pola operasional
  8. Pendekatan program oriented
  9. Target tergantung anggaran
  10. Tanggungjawab adalah laporan tehnik dan administrasi keuangan
  11. Visi sesuai dengan instansi/Dinas tempat bekerja
  12. Misi sesuai tugas dinas ia bekerja
  13. Program sesuai renstra Instansi/Dinas tempat bekerja
  14. Motivasinya penunjang karier
  15. Bentuk layanan prosedural
  16. Sasaran menyusuaikan kebijakan dinas/instansi tempat bekerja
  17. Fungsi pelayanan sesuai job description Dinas /Instansi tempat bekerja
  18. Menyusuaikan kebijakan /Hasil Keputusan Rakorbang
  19. Lembaga Penunjang Stakeholder/Orsos/LSM
  20. Sistematik gerak berupa pendataan dan pelaksanaan

 

  1. RELAWAN SOSIAL
  2. Seorang yang melaksanakan tugas pelayanan mendasarkan atas keterpanggilan jiwa
  3. Landasan operasionalnya adalah Kemauan/AD/ART Orsos tempat mereka mengabdi
  4. Pengakuan dari masyarakat /Surat tugas dari Orsos
  5. Tujuannya menolong sesama untuk kepuasan batin
  6. Prosesnya sesuai kemauan
  7. Metode/tenik adalah partisipatory
  8. Pendekatan kemanusiaan/Relegi
  9. Target  tidak terbatas
  10. Tanggungjawab diri sendiri/Orsos/Relegi
  11. Visi hubungan yang harmonis
  12. Misi kepercayaan/keagamaan
  13. Proses aksinya tergantung sarana dan prasaran (Kemampuan SDM dan dan yang dimiliki)
  14. Motivasinya karena keterpanggilan
  15. Bentuk layanan Philanthropy/charity
  16. Sasaran kelompok yang mengalami penderitaan
  17. Fungsi layanan bersifat rehabilitasi
  18. Dasar layanan inisiatif (aktifitas dan kreatifitas)
  19. Lembaga keagaaman/Orsos
  20. Sistematik gerak, sesuai dengan kemauan dan kesempatan

 

Dari definisi dan perbedaan yang telah disebutkan diatas, TKSK tidak dapat di sebut sebagai Pekerja Sosial Profesional, karna bukan berasal dari pendidikan profesi kesejahteraan sosial dan tidak tidak memiliki ijazah pekerjaan sosial.

Tapi tidak tepat pula status yang disandangkan oleh pemerintah khususnya Kemensos yang menyebutkan bahwa TKSK adalah relawan, karena TKSK adalah individu-individu yang direkrut untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, program sesuai dengan renstra dinas sosial baik provinsi maupun kabupaten, dan sasaran yang menyesuaikan dengan anggaran dan kebijakan dinas sosial.

Sedangkan untuk disebut pegawai pun meski hanya pegawai kontrak, pemerintah cenderung enggan mengakuinya dengan berbagai alasan, terbukti dengan masih berlakunya status relawan dalam permensos nomor 24 tahun 2013. Dan hal ini akan di uraikan pada kajian berikut.

2. LEGITIMASI TKSK SESUAI TUPOKSI

Seperti yang telah diuraikan dengan rinci pada bab 2, Tugas pokok dan fungsi TKSK menurut Permensos nomor 24 tahun 2013 adalah sebagai koordinator, administrator dan fasilitator dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Dan memiliki visi dan misi sesuai dengan visi dan misi kementerian sosial dan instansi yang bernaung di bawahnya yaitu dinas sosial.

Bila dikaji lebih cermat, tupoksi TKSK sama dengan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD). Seperti UPT-KB, UPT Diknas dan lain-lain. Karena TKSK sendiri merupakan pengganti dari Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) sama halnya dengan UPT-KB yang dulunya hanya Petugas Lapangan KB (PL-KB). Selain itu dalam menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, TKSK pun harus menyesuaikan dengan anggaran dan kebijakan Dinas Sosial. Dan melihat dari latar belakang pengangkatan TKSK sendiri adalah untuk mengganti peran PSK (Pekerja Sosial Kecamatan) yang notabene adalah Pegawai, bukan relawan.

Kesimpulannya, status relawan sosial sangat tidak sesuai bila disandangkan kepada TKSK, karena dilihat dari tupoksi dan kenyataan pemberdayaan TKSK yang sudah terjadi, Tanggung jawab TKSK bukanlah tanggung jawab seorang relawan, tapi tanggung jawab pegawai. Dengan demikian, suatu kewajaran bila pemerintah khususnya Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial menempatkan status legitimasi TKSK pada tempat yang seharusnya, yaitu pegawai tekhnis atau pegawai lapangan dari dinas sosial.

3. HUBUNGAN LEGITIMASI STATUS DAN HAK SERTA KEWAJIBAN TKSK

Sejak tahun 2009 sampai sekarang, yaitu tahun 2015, TKSK seolah mendapatkan perlakuan yang berbeda bila dibandingkan dengan TKS maupun Pekerja Sosial yang lain. Baik dari segi legitimasi status yang hanya sebagai relawan sosial, maupun dari segi pembiayaan. TKS yang lain seperti misalnya TKS di bidang anak, TKS di Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pendamping PKH mendapatkan status legitimasi yang lebih jelas. Mereka adalah pegawai kontrak yang mendapatkan honor yang proporsional, selain itu merekapun mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.

Sementara untuk TKSK sendiri, dengan status hanya sebagai relawan, hanya diberikan tali asih yang bisa dibilang untuk mengisi bahan bakar kendaraan selama sebulan saja jauh dari mencukupi. Belum di hitung dengan pemenuhan tanggung jawab TKSK yang mau tidak mau ada tuntutan dari dinas sosial dan pemerintah daerah maupun pusat untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Apalagi bila harus memenuhi hak kehidupan layak sebagai individu dan keluarga, sementara keoptimalan dalam bekerja mengharuskan seseorang fokus pada bidang pekerjaan yang digelutinya tanpa diganggu oleh pemikiran-pemikiran negative tentang pemenuhan kebutuhan keluarga.

Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban TKSK, maka harus didahului adanya perubahan status, dari relawan berubah menjadi pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai kontrak.

Bagaimana menurut anda??????

D A F T A R   P U S T A K A

Adi,Isbandi Rukminto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan.Jakarta. FISIP UI Press.

http://mahaneni.blogspot.com/2015/03/pendefinisian-pekerja-sosial-di.html

http://syakhruddin.com/2013/04/22/perbedaan-pekerja-sosial-pegawai-sosial-dan-relawan-sosial/

Huraerah, Abu (2008). Pengorganisaian dan pengembangan masyarakat. Bandung, humaniora.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 tahun 2013 Tentang NSPK TKSK

Suharto, Edi (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri. Bandung, alfabeta.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s