SERBA SERBI BLSM DAN PENYALURAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

A. LATAR BELAKANG

Terhitung  tanggal  22  juni  2013  pemerintah  telah  mengambil  keputusan  pengurangan  subsidi  BBM. Terkait  dengan  kebijakan  tersebut,  untuk  membantu masyarakat  miskin  telah  disiapkan  program-program  pro  rakyat  sebagai  berikut:

  1. Program Percepatan  Perluasan  Perlindungan  Sosial  (P4) : Program  Raskin;  Program Siswa  Miskin  ( BSM );  PKH
  2. P4IP  (Program  Percepatan  Perluasan  Pembangunan  Dan  Infra  Struktur  Perdesaan)
  3. Program  khusus  :  BLSM  (  Bantuan  Langsung Sementara  Masyarakat )

BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bukan merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan tetapi merupakan solusi jangka pendek untuk menghindari masyarakat miskin antara lain dari :

  1. Menjual Aset
  2. Berhenti Sekolah
  3. Mengurangi Konsumsi Makanan Yang Bergizi

Sasaran program BLSM adalah rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam basis data terpadu ppls 2011   dari  tnp2k. berdasarkan  data  tersebut RTS  ( rumah  tangga  sasaran)  diberi Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

B. PERAN TKSK

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. TKSK juga mempunyai partner Pekerja Sosial Masyarakat dan juga Karang Taruna yang berada di tingkat desa/kelurahan yang dapat dijadikan sumber informasi kejadian sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam pendistribusian KPS, TKSK berfungsi diantaranya:

  1. Memfasilitasi pengisian dan penyusunan daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti.
  2. Memfasilitasi pengiriman kembali KPS yang dikembalikan oleh rumah tangga yang merasa tidak berhak, atau penggantian berdasarkan musdes/muskel, untuk selanjutnya direkapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
  3. Menginformasikan kepada Camat Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti dari masing-masing desa/kelurahan di kecamatan tersebut.

Sementara itu, pada tindak lanjut musyawarah desa/ kelurahan:  

  1. Kepala Desa/Lurah menyampaikan berita acara dan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti kepada TKSK.
  2. TKSK membuat Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti tingkat kecamatan dan memastikan jumlah Rumah Tangga pengganti sama dengan jumlah Rumah Tangga yang diganti, kemudian menginformasikan jumlah Rumah Tangga pengganti kepada Camat.
  3. TKSK menyerahkan berita acara dan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti dari seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kecamatannya kepada kantor pos kecamatan.
  4. Kantor pos kecamatan menginput data hasil rekapitulasi Rumah Tangga pengganti dan mengirimkan daftar Rumah Tangga pengganti ke kantor pos pusat.
  5. TKSK mengawasi seluruh proses pemutakhiran penerima KPS tersebut.

Untuk penggantian Rumah Tangga penerima KPS, Rumah Tangga yang menjadi pengganti akan mendapatkan SKRTM. Pengisian SKRTM dilakukan oleh Rumah Tangga pengganti dengan didampingi aparat desa dan/atau TKSK serta disahkan oleh Kepala Desa/Lurah. SKRTM digunakan untuk mendapatkan KPS pengganti.

Dasar hukum peran TKSK dalam Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah :

  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 541/3150/SJ Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
  2. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 03/MS/C/06/2013 Tentang Penugasan TKSK dalam Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)
  3. Surat Edaran Bupati Serang NOMOR 800/1909/DINSOS/2013 Tentang Penugasan TKSK dalam Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)

C. SEPUTAR KESULITAN YANG TIMBUL DALAM PENYALURAN KPS DAN BLSM

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam mencanangkan program penyaluran KPS, pemerintah pusat terkesan kurang matang dalam perencanaanya sehingga kesan yang timbul pada saat pelaksanaan tersebut seakan-akan semuanya dilaksanakan secara dadakan.

Penyaluran KPS dan BLSM pun menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Meskipun untuk Kabupaten Serang sendiri penyaluran tersebut berjalan dengan kondusif, namun di berbagai daerah sempat terjadi kericuhan dan tindakan anarkis. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sempat terjadi pembakaran balai desa oleh masyarakat.

Situasi dan kondisi penyaluran yang berdesak-desakanpun disinyalir membuat emosi masyarakat mudah terprovokasi.

Dalam penyaluran KPS dan BLSM, terdapat berbagai kendala yang di alami oleh pemerintah wilayah, khususnya pemerintah desa/kelurahan sebagai pemerintah wilayah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan TKSK yang berperan sebagai administrator dan fasilitator. Kendala tersebut secara garis besar terangkum sebagai berikut:

  1. Kendala yang dialami TKSK
    1. Kurang tersosialisasinya peran dan tugas TKSK kepada pihak-pihak terkait.
    2. Di berbagai daerah meskipun tidak seluruhnya, namun ada beberapa TKSK mengalami kesulitan saat berkoordinasi dengan petugas pos kecamatan maupun pos kabupaten/kota sehingga mengalami kesulitan saat meminta data rekap retur, bahkan ada satu dua kecamatan yang tidak memiliki arsip penerima KPS karena langsung di kirim ke desa masing-masing.
    3. Meskipun TKSK dapat berbangga karna eksistensinya di akui sehingga dilibatkan dalam program nasional, namun kebanyakan TKSK mengeluhkan tidak adanya honor dalam pendampingan BLSM dan pelaksanaan Penyaluran KPS. Padahal dengan berbagai respon masyarakat yang terjadi, TKSK beresiko menjadi sasaran tindak anarki masyarakat.

(hasil wawancara dengan rekan-rekan TKSK Provinsi Banten)

2. Kendala yang dialami pemerintah desa/kelurahan

    1. Berkaitan dengan penerima KPS yang terindikasi salah sasaran, pihak desa mengalami kesulitan saat akan melakukan penarikan meskipun himbauan agar yang bersangkutan mengembalikan KPS untuk digantikan oleh orang yang lebih layak, karena hal tersebut dapat menyebabkan kekisruhan.
    1. Pemerintah desa menyayangkan kurangnya sosialisasi tekhnis pelaksanaan penyaluran KPS dan sumber data yang digunakannya sehingga mengakibatkan pihak desa/kelurahan mengalami ketegangan dengan masyarakat.
    2. Pemerintah desa mengeluhkan sumber data yang menjadi acuan penyaluran KPS adalah hasil PPLS 2011 yang tidak melibatkan pihak desa dalam pendataannya. Karena meskipun dilakukan oleh petugas yang dinilai ahli dalam pendataan oleh pemerintah namun tingkat validitasnya dinilai masih rendah dan tidak menyentuh semua RTM yang ada di desa.

(hasil wawancara dengan perangkat desa/kelurahan)

D. KRITIK DAN SARAN

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah ke depan, maka kami merangkum saran dan kritik dari TKSK, Pemerintah desa dan masyarakat, sebagai berikut:

  1. Dari TKSK; TKSK mengharapkan pemerintah tidak saja mengoptimalkan kinerja TKSK, tapi juga memperhatikan kesejahteraan TKSK sehingga mencapai keseimbangan dalam hak dan kewajibannya.
  2. Dari Pemerintah Desa/Kelurahan; Pemerintah desa mengharapkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan data RTM yang ada di desa, karena pemerintah desa lebih mengetahui kondisi warga di wilayahnya.
  3. Dari masyarakat; masyarakat mengharapkan agar tidak terjadi lagi salah sasaran sehingga KPS dapat tersalurkan pada yang berhak.
Pos ini dipublikasikan di sosial dan tag , , . Tandai permalink.

3 Balasan ke SERBA SERBI BLSM DAN PENYALURAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

  1. Armansyah Nst berkata:

    Kita harus berjuang baik untuk pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat indonesia maupun untuk kesejahteraan para TKSK. Harapan kita dari Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan Kemensos RI yang lahir dari rakyat semoga tercipta masyarakat yang sejahtera dan makmur. Terus berkerja dan berjuang bagi rekan2 TKSK diseluruh Indonesia.

    • dadobilix berkata:

      semangat bang armansyah tuntutan hak tksk adalah kewajaran yg tentunya tidak mengesampingkan kewajiban…. bukan mengemis atau merengek seperti anggapan sebagian rekan tksk yg kurang setuju perjuangan memanusiawikan hak tksk

  2. tomy berkata:

    Mohon diteruskan ke dinas terkait info berikut : di kampung Cibelut RT 02 RW 02 Desa Pegadingan Kecamatan Kramatwatu terdapat satu keluarga yang hidupnya pas-pasan. Rumah masih dari bilik, lantai tanah didekat kandang kambing, hidup tidak layak. Disekitar bilik tersebut banyak rumah rumah dengan kondisi yang bagus. Mohon bisa dicarikan bantuan semacam bedah rumah. Untuk anaknya saat ini masih MTS dan sempat dapat beasiswa BSM tetapi dihentikan dengan alasan yang tidak jelas. Karena keterbatasan pendidikan dan pengetahuan keluarga ini tidak bisa mengadu ke yang berwenang. Kepala keluarga tsb bernama alirohman dan istri muhibah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s