ADAKAH UMR UNTUK TENAGA KONTRAK DI INSTANSI PEMERINTAH???

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Saat ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilahUpah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

UMR (Upah minimum regional) selama ini identik dengan buruh atau karyawan swasta lainnya. Seringkali kita mendengar demo buruh menuntut kenaikan gaji agar disetarakan dengan UMR. Tapi pernahkah kita mendengar demo tenaga kerja kontrak di instansi pemerintahan menuntut hal tersebut?

Saat ini UMR untuk buruh dan pegawai swasta di Provinsi Banten berkisar antara Rp. 900.000 hingga Rp.1.400.000, sementara insentif tenaga kerja kontrak di instansi pemerintahan lebih rendah. Hal ini bisa dilihat dari gaji/insentif guru honorer sekolah dasar, sebagai tenaga kerja kontrak instansi pemerintah yang terbanyak, hanya berkisar dari Rp. 250.000-Rp. 500.000 dan tali asih untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya Rp. 250.000. Sebagian Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Instansi Pemerintah yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan sedikit lebih beruntung dengan gaji yang hanya sedikit dibawah atau bahkan sudah setara dengan UMR bagi buruh, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Karena tenaga kerja kontrak instansi pemerintah lebih banyak yang bekerja di tingkat bawah.

Selama ini,  TKK instansi pemerintah terkesan sabar karena kebanyakan dari mereka berharap untuk dapat diangkat menjadi PNS dengan pengabdian mereka meskipun harus menanti bertahun-tahun. Masalahnya, apakah pemerintah tidak pernah memikirkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) bagi para TKK di instansi pemerintah? Apakah hanya buruh dan pegawai kontrak swasta saja yang membutuhkan hidup layak? Apakah sebagai TKK di instansi pemerintah hanya wajib mengabdikan diri tanpa di perhitungkan haknya untuk mendapatkan kehidupan layak? Padahal dalam pandangan umum, Tenaga Kerja Kontrak instansi pemerintah dipandang sebagai golongan mampu dan berkecukupan, tapi nyatanya mereka termasuk kedalam golongan miskin karena hanya berpenghasilan kurang dari 500.000/bulan. Sudah saatnya kini Pemerintah di Negara kita tercinta ini memikirkan Upah Minimum Regional yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak bagi para Tenaga Kerja Kontrak di Instansi Pemerintah.

Pos ini dipublikasikan di sosial, umum dan tag , , , , . Tandai permalink.

5 Balasan ke ADAKAH UMR UNTUK TENAGA KONTRAK DI INSTANSI PEMERINTAH???

  1. Ping balik: ADAKAH UMR UNTUK TENAGA KONTRAK DI INSTANSI PEMERINTAH??? | bilixsosialserang

  2. Nabila berkata:

    iyaa betul.. yang namanya umr itu kan upah MINIMUM, minimal untuk standar biaya hidup seseorang. tp kenapa justru tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintah itu sendiri justru dibawah umr.

  3. fergianirawan berkata:

    Reblogged this on Berbagi Dunia and commented:
    Saya pernah mengalaminya selaku tenaga kontrak di instansi pendidikan di kota Pontianak . Bagaimanakah tanggapan pemerintah . ??

  4. Ping balik: ADAKAH UMR UNTUK TENAGA KONTRAK DI INSTANSI PEMERINTAH??? | Berbagi Dunia

  5. Ping balik: Bagaimana Dan Apa Tanggapan Pemerintah Tentang Standar Upah Minimum Untuk Tenaga Kerja Kontrak/Honorer Di Instansi Pemerintah ?!?!? | Berbagi Dunia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s