TANGGAPAN TERHADAP PERMENSOS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG TKSK

Setelah terbit dan disahkannya Permensos nomor 03 tahun 2013 tentang TKSK, munculah berbagai respon dan reaksi dari TKSK di berbagai daerah.

Sementara TKSK Kabupaten Serang sendiri pun mempunyai sejumlah masalah dalam menanggapi Permensos tersebut, antara lain:

  1. Bagaimana nasib TKSK yang tidak sesuai kriteria perekrutan yang di atur dalam pasal 9?
  2. Apakah Kemensos nantinya mensosialisasikan kepada setiap direktoratnya berkaitan dengan tugas TKSK sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan fungsi TKSK dalam pasal 5?
  3. Tidak ada satu pasal pun dalam Permensos yang menggambarkan hak yang akan diterima TKSK.

Untuk poin pertama sudah di jelaskan oleh Ibu neneng pada saat Pelatihan TKSK Kabupaten Serang di Hotel Mambruk Anyer.

Untuk poin kedua, sebenarnya tugas dan fungsi TKSK yang tercantum dalam pasal 4 dan 5 Permensos no 3 tahun 2013 tersebut sudah pula disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan nomor 467/DYS-PK.3/KPTS/11/2011 sebagaimana pernah disebutkan dalam jurnal sebelumya tentang Hak dan Tanggung Jawab TKSKIMG-20130516-00563. Namun kenyataan yang terjadi tugas dan fungsi tersebut tidak disosialisasikan kepada direktorat lain sehingga dalam melaksanakan tugas pemetaan pelayanan sosial mengalami kesulitan. Contoh, pada saat berkoordinasi dan meminta data penerima bantuan PKH, Kube PKH dan pelayanan sosial lain yang dilakukan oleh PKH, para pendamping PKH di tingkat kecamatan tidak memberikan arsip yang diminta dan mengharuskan TKSK meminta langsung ke operator PKH di kabupaten. Begitu juga dengan para pendamping yang dalam pendampingan sosialnya tidak melibatkan TKSK, maka TKSK sulit mendapatkan data yang dibutuhkan. Apakah setelah perekrutan TKSK berdasarkan Permensos tersebut nantinya tugas dan fungsi TKSK disosialisasikan pada direktorat lain? Bila tidakada sosialisasi dan penekanan terhadap setiap kegiatan pendampingan sosial yang ada dalam direktorat-direktorat di kemensos sendiri, maka System Informasi Kesejahteraan Sosial satu pintu yaitu melalui TKSK sebagaimana yang diharapkan dan dicanangkan selama ini tidak akan berjalan.

Untuk poin ketiga, meskipun dalam permensos tersebut dicantumkan mengenai tugas dan fungsi TKSK, tapi mengapa tidak ada gambaran sedikitpun yang menyebutkan hak yang akan diterima TKSK? Kami TKSK kabupaten Serang menganggap perlunya kejelasan mengenai hal ini meskipun tidak perlu disebutkan dengan sejelas-jelasnya, minimal dapat memberikan gambaran. Mengapa hal ini kami anggap perlu?

Pertama, karena pada saat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka yang dijadikan acuan oleh daerah adalah apa yang kami terima dari pusat.

Kedua, kami ingin mengetahui sejauhmana sebenarnya perhatian pemerintah pusat melalui kemensos terhadap eksistensi TKSK. Sehingga dalam hak dan kewajiban TKSK terdapat ketimpangan selama ini. Dengan catatan meskipun selama ini kemensos berdalih TKSK bisa menambah hak yang di terima dengan melakukan pendamping sosial yang lain, tapi kemensos sendiri lupa bahwa tidak setiap pendampingan sosial itu berkelanjutan. Contoh, dalam satu tahun pada saat melakukan pendampingan RTLH atau Kube, maka anggaran untuk pembiayaan pendampingan sosial tersebut hanya kurang lebih 6 bulan. Lalu darimana TKSK memenuhi kewajiban bagi keluarganya untuk 6 bulan berikutnya?atau bahkan bagaimana bila tak pernah dilibatkan dalam pendampingan sosial?

Tulisan ini dipublikasikan di sosial, umum dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s