PENGENALAN JENIS-JENIS PMKS DAN PSKS PADA SISWA DALAM KEGIATAN LDKS

LDKSRemaja sebagai calon generasi penerus bangsa merupakan asset masa depan yang harus disiapkan, namun kenyataan yang ada , Remaja yang identik dengan krisis pencarian identitas, penuh pemberontakan dan gemar berekploitasi pada masa sekarang ini telah mengalami “Culture Shock” mulai mengarah pada pengaplikasian budaya modern secara membabi buta, sementara mental dan pengetahuan yang dimiliki belum mampu menjadi filter bagi masuknya budaya modern tersebut dan sebagai imbasnya muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku di kalangan remaja.

Berbicara mengenai program pembinaan remaja, banyak hal yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kualitas pribadi remaja. Menurut Ohovianus ( dalam Mahie dkk, 1992:38) usaha atau program pembinaan remaja sebagai berikut :
– Membina dan mengembangkan kegiatan generasi muda harus relevan dengan tujuan membangun sehingga mampu mengabdikan diri kepada masyarakat.
– Mengembangkan kebiasaan-kebiasaan pembinaan generasi muda untuk mampu menampung, melaksanakan, atau usaha pembinaan sesuai kebutuhan hakiki, minat dan aspirasinya.
– Meningkatkan mutu organisasi-organisasi melalui pelatihan kepemimpinan agar mampu menjadi wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi media pembelajaran.

Hal itulah yang menginspirasi Kepala Sekola SMPS Prestasi Cikande Permai, Ahmad Saeful Rohman, yang sekaligus juga sebagai TKSK Cikande, untuk memasukan pengenalan jenis-jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai bagian dari program kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS).
Hal ini bertujuan untuk:
1. Memberikan pemahaman kepada siswa agar terhindar dari prilaku menyimpang seperti narkoba, seks bebas dan lain-lain.
2. Memberikan wawasan kepada siswa tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
3. Menumbuh kembangkan jiwa sosial kepada siswa agar peduli terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitarnya.

Pada kegiatan LDKS yang bertempat di kawasan perkemahan Cirahab, Desa Curuggoong Kecamatan Padarincang tersebut, Kepala Sekolah SMP Prestasi Cikande Permai meminta kepada TKSK Padarincang dan TKSK Pabuaran sebagai narasumbernya.

Selain diberikan materi definisi PMKS dan PSKS, diberikan pula permainan yang bertujuan agar siswa lebih mudah menghafalkan 26 jenis PMKS dengan menyebutkan berbagai jenis PMKS dan sanksi berupa berakting sebagai salah satu PMKS.

Dipublikasi di anak, umum | Tag , , , , | Tinggalkan komentar

WASPADAI EKSPLOITASI PERMASALAHAN SOSIAL

September 2013kadis verifikasi isu anak putus sekolah
Sebuah pemberitaan di salah satu media cetak Banten yang memberitakan tentang puluhan anak putus sekolah yang di asuh oleh ibu W di Kp. Eksodan Desa Cipayung Kecamatan padarincang mengejutkan berbagai pihak termasuk TKSK Padarincang sendiri. Karena seperti yang di ketahui untuk anak usia sekolah ‘Wajar 9 Tahun’ sudah mendapatkan perhatian dengan Program andalan pemerintah yakni PKH.

Pada hari itu juga Kadis Sosial Kab. Serang, Dadang Hermawan dan Kasi KTK-PM dinsos Kab. Serang, Agus Rusli , berkenan turun ke kampung eksodan didampingi oleh TKSK Padarincang untuk memverifikasi dan mengklarifikasi kebenaran berita tersebut.

Sebagai langkah pertama TKSK Padarincang menghubungi carik setempat, kemudian mendatangi kampung tersebut untuk menggali informasi dari RT/RW dan warga setempat.

Saat dilakukan Tanya jawab dengan ketua RT dan RW setempat, menyatakan bahwa di kampung tersebut hanya terdapat satu anak yang berhenti sekolah. Kemudian orang tua anak yang dimaksud didatangkan ke rumah pak RW untuk konfirmasi lebih lanjut.

Menurut sarjuman, orang tua anak yang berhenti sekolah, anaknya berhenti sekolah karena keinginan anak tersebut, anak tersebut enggan sekolah dan lebih memilih bermain meskipun telah berkali-kali diperingatkan oleh orang tuanya.
Setelah dirasa cukup informasi yang didapat dari Ketua RT,RW dan warga di kampung eksodan, rombongan Kadis sosial menuju sekolah dasar terdekat dimana sebagian terbesar anak di kampung eksodan bersekolah.

Saat di konfirmasi kepada kepala sekolah SD swarna, Hamid, beliau menunjukan data jumlah murid setiap kelas di SD ter sebut. Sambil bergurau beliau mengatakan “dari jumlah murid kami perkelas sekian hususnya kelas 1 dan 2, kalau Drop out 30 siswa berarti Cuma ngajar bangku dong”.

Pada hari berikutnya kembali TKSK padarincang dan TKSK Pabuaran mendampingi Kadis Sosial, Dadang Hermawan mendatangi ibu berinisial W yang menjadi narasumber pemberitaan di media cetak tersebut. Saat di klarifikasi ibu W tersebut ternyata hanya memiliki 3 anak asuh usia 17-18 tahun. Selama ini ibu W mendapatkan bantuan dari sebuah Yayasan yang bertempat di Jakarta.

Setelah didiskusikan akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa ketiga anak tersebut di fasilitasi untuk dibawa ke sebuah yayasan di bogor untuk mendapatkan pelatihan kerja.

Yang terjadi selanjutnya kembali mengejutkan, ibu W menuntut agar mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena yayasan yang selama ini menyalurkan bantuan lewat dirinya menghentikan bantuannya.
Hasil verifikasi TKSK padarincang yang melakukan wawancara dengan petugas Desa dan warga yang sekitar termasuk beberapa tetangga ibu tersebut mengindikasikan bahwa ibu tersebut mengeksploitasi ketiga anak asuhnya untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Dan hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa beberapa tahun sebelumnya ibu tersebut pernah mengkordinir beberapa warga di sekitarnya untuk sengaja menanak nasi aking di hadapan wartawan yang telah di undang untuk meliput.
Selain permasalahan tersebut, beberapa kecamatan di kabupaten Serang, yaitu kecamatan Pabuaran, Ciomas, Padarincang dan Cinangka sempat digemparkan dengan oknum-oknum dari beberapa organisasi massa yang mengumpulkan foto kopi paspor dari semua warga yang pernah menjadi TKI dengan menyebarkan isu akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Arab Saudi.

TKSK Padarincang yang mendengar hal tersebut segera melakukan penanganan dengan memberikan pengertian kepada warga dan juga mendatangi salah seorang oknum yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan.

Saat di konfirmasi, oknum tersebut menyebutkan bahwa dia mendapatkan perintah dari salah seorang pegawai Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi. TKSK padarincang segera menghubungi Kasi KTK-PM Agus Rusli dan memohon bantuan agar beliau mengecek kebenarannya di Disnakertrans. Setelah konfirmasi dan verifikasi yang dilakukan, TKSK Padarincang segera menginformasikan kepada para warga yang telah terlanjur termakan isu tersebut dan menginformasikan kepada TKSK kecamatan lain agar isu tersebut dapat diredam dan dianulir.

Diharapkan kepada semua Petugas Sosial Lapangan, Baik itu TKSK ataupun petugas lainnya agar menajamkan mata dan telinga agar eksploitasi permasalahan-permasalahan sosial tidak terjadi di wilayah kita semua.

Dipublikasi di anak, sosial | Tag , , , , | Tinggalkan komentar

PENANGANAN SALAH SATU DAMPAK PERMASALAHAN KELUARGA PADA ANAK

Juni 2013
Disadari atau tidak, anak sering menjadi korban dalam permasalahan keluarga. Kericuhan-kericuhan yang terjadi dalam satu keluarga dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikis terhadap anak. Sering terjadi anak menjadi korban kekerasan dalam percekcokan yang terjadi dalam satu rumah tangga, dan tidak sedikit pula anak yang menderita secara psikis atau kejiwaan melihat pertengkaran-pertengkaran atau bahkan perceraian yang terjadi pada kedua orangtuanya. Seperti itulah yang di alami Egi,18 tahun anak dari pasangan Edi dan Nurlela di Kampung Cipatat Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran.
Egi merasa tertekan melihat perceraian orangtuanya, sehingga dia menjadi pemurung dan lebih banyak diam. Banyak permasalahan yang dia pendam, keinginan untuk sekolah, ingin melihat keluarganya rukun, di tambah melihat perceraian yang juga terjadi pada kakak kandungnya, membuat Egi semakin terguncang jiwanya dan mengakibatkan Egi menderita gangguan mental.
Kondisi kejiwaan Egi yang terganggu mengakibatkan prilaku yang meresahkan, sering mengamuk, dan membuat tetangganya resah membuat keluarganya memutuskan untuk memasung Egi.
Setelah beberapa hari Egi di pasung, Bapak Wawan yang pada saat itu menjadi staff di Bappeda yang di beritahu tentang kejadian tersebut berkenan mengunjungi keluarga Egi dan melihat kondisi Egi didampingi oleh TKSK Pabuaran dan TKSK Padarincang.
Tanpa membuang waktu, semua persyaratan yang dibutuhkan untuk penanganan kejadian tersebut segera dilengkapi sehingga Egi dapat di rujuk ke RSUD Serang untuk mendapatkan Pertolongan medis dan Psikolog.
Alhamdulillah karena tertangani secepat mungkin, dalam dua minggu Egi dapat disembuhkan dari gangguan jiwa tersebut.

Dipublikasi di anak, sosial | Tag , , , , | Tinggalkan komentar

SERBA SERBI BLSM DAN PENYALURAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL

A. LATAR BELAKANG

Terhitung  tanggal  22  juni  2013  pemerintah  telah  mengambil  keputusan  pengurangan  subsidi  BBM. Terkait  dengan  kebijakan  tersebut,  untuk  membantu masyarakat  miskin  telah  disiapkan  program-program  pro  rakyat  sebagai  berikut:

  1. Program Percepatan  Perluasan  Perlindungan  Sosial  (P4) : Program  Raskin;  Program Siswa  Miskin  ( BSM );  PKH
  2. P4IP  (Program  Percepatan  Perluasan  Pembangunan  Dan  Infra  Struktur  Perdesaan)
  3. Program  khusus  :  BLSM  (  Bantuan  Langsung Sementara  Masyarakat )

BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bukan merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan tetapi merupakan solusi jangka pendek untuk menghindari masyarakat miskin antara lain dari :

  1. Menjual Aset
  2. Berhenti Sekolah
  3. Mengurangi Konsumsi Makanan Yang Bergizi

Sasaran program BLSM adalah rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam basis data terpadu ppls 2011   dari  tnp2k. berdasarkan  data  tersebut RTS  ( rumah  tangga  sasaran)  diberi Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

B. PERAN TKSK

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. TKSK juga mempunyai partner Pekerja Sosial Masyarakat dan juga Karang Taruna yang berada di tingkat desa/kelurahan yang dapat dijadikan sumber informasi kejadian sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam pendistribusian KPS, TKSK berfungsi diantaranya:

  1. Memfasilitasi pengisian dan penyusunan daftar Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti.
  2. Memfasilitasi pengiriman kembali KPS yang dikembalikan oleh rumah tangga yang merasa tidak berhak, atau penggantian berdasarkan musdes/muskel, untuk selanjutnya direkapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
  3. Menginformasikan kepada Camat Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti dari masing-masing desa/kelurahan di kecamatan tersebut.

Sementara itu, pada tindak lanjut musyawarah desa/ kelurahan:  

  1. Kepala Desa/Lurah menyampaikan berita acara dan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti kepada TKSK.
  2. TKSK membuat Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti tingkat kecamatan dan memastikan jumlah Rumah Tangga pengganti sama dengan jumlah Rumah Tangga yang diganti, kemudian menginformasikan jumlah Rumah Tangga pengganti kepada Camat.
  3. TKSK menyerahkan berita acara dan Formulir Rekapitulasi Rumah Tangga Pengganti dari seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kecamatannya kepada kantor pos kecamatan.
  4. Kantor pos kecamatan menginput data hasil rekapitulasi Rumah Tangga pengganti dan mengirimkan daftar Rumah Tangga pengganti ke kantor pos pusat.
  5. TKSK mengawasi seluruh proses pemutakhiran penerima KPS tersebut.

Untuk penggantian Rumah Tangga penerima KPS, Rumah Tangga yang menjadi pengganti akan mendapatkan SKRTM. Pengisian SKRTM dilakukan oleh Rumah Tangga pengganti dengan didampingi aparat desa dan/atau TKSK serta disahkan oleh Kepala Desa/Lurah. SKRTM digunakan untuk mendapatkan KPS pengganti.

Dasar hukum peran TKSK dalam Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah :

  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 541/3150/SJ Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
  2. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 03/MS/C/06/2013 Tentang Penugasan TKSK dalam Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)
  3. Surat Edaran Bupati Serang NOMOR 800/1909/DINSOS/2013 Tentang Penugasan TKSK dalam Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)

C. SEPUTAR KESULITAN YANG TIMBUL DALAM PENYALURAN KPS DAN BLSM

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam mencanangkan program penyaluran KPS, pemerintah pusat terkesan kurang matang dalam perencanaanya sehingga kesan yang timbul pada saat pelaksanaan tersebut seakan-akan semuanya dilaksanakan secara dadakan.

Penyaluran KPS dan BLSM pun menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Meskipun untuk Kabupaten Serang sendiri penyaluran tersebut berjalan dengan kondusif, namun di berbagai daerah sempat terjadi kericuhan dan tindakan anarkis. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sempat terjadi pembakaran balai desa oleh masyarakat.

Situasi dan kondisi penyaluran yang berdesak-desakanpun disinyalir membuat emosi masyarakat mudah terprovokasi.

Dalam penyaluran KPS dan BLSM, terdapat berbagai kendala yang di alami oleh pemerintah wilayah, khususnya pemerintah desa/kelurahan sebagai pemerintah wilayah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan TKSK yang berperan sebagai administrator dan fasilitator. Kendala tersebut secara garis besar terangkum sebagai berikut:

  1. Kendala yang dialami TKSK
    1. Kurang tersosialisasinya peran dan tugas TKSK kepada pihak-pihak terkait.
    2. Di berbagai daerah meskipun tidak seluruhnya, namun ada beberapa TKSK mengalami kesulitan saat berkoordinasi dengan petugas pos kecamatan maupun pos kabupaten/kota sehingga mengalami kesulitan saat meminta data rekap retur, bahkan ada satu dua kecamatan yang tidak memiliki arsip penerima KPS karena langsung di kirim ke desa masing-masing.
    3. Meskipun TKSK dapat berbangga karna eksistensinya di akui sehingga dilibatkan dalam program nasional, namun kebanyakan TKSK mengeluhkan tidak adanya honor dalam pendampingan BLSM dan pelaksanaan Penyaluran KPS. Padahal dengan berbagai respon masyarakat yang terjadi, TKSK beresiko menjadi sasaran tindak anarki masyarakat.

(hasil wawancara dengan rekan-rekan TKSK Provinsi Banten)

2. Kendala yang dialami pemerintah desa/kelurahan

    1. Berkaitan dengan penerima KPS yang terindikasi salah sasaran, pihak desa mengalami kesulitan saat akan melakukan penarikan meskipun himbauan agar yang bersangkutan mengembalikan KPS untuk digantikan oleh orang yang lebih layak, karena hal tersebut dapat menyebabkan kekisruhan.
    1. Pemerintah desa menyayangkan kurangnya sosialisasi tekhnis pelaksanaan penyaluran KPS dan sumber data yang digunakannya sehingga mengakibatkan pihak desa/kelurahan mengalami ketegangan dengan masyarakat.
    2. Pemerintah desa mengeluhkan sumber data yang menjadi acuan penyaluran KPS adalah hasil PPLS 2011 yang tidak melibatkan pihak desa dalam pendataannya. Karena meskipun dilakukan oleh petugas yang dinilai ahli dalam pendataan oleh pemerintah namun tingkat validitasnya dinilai masih rendah dan tidak menyentuh semua RTM yang ada di desa.

(hasil wawancara dengan perangkat desa/kelurahan)

D. KRITIK DAN SARAN

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah ke depan, maka kami merangkum saran dan kritik dari TKSK, Pemerintah desa dan masyarakat, sebagai berikut:

  1. Dari TKSK; TKSK mengharapkan pemerintah tidak saja mengoptimalkan kinerja TKSK, tapi juga memperhatikan kesejahteraan TKSK sehingga mencapai keseimbangan dalam hak dan kewajibannya.
  2. Dari Pemerintah Desa/Kelurahan; Pemerintah desa mengharapkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan data RTM yang ada di desa, karena pemerintah desa lebih mengetahui kondisi warga di wilayahnya.
  3. Dari masyarakat; masyarakat mengharapkan agar tidak terjadi lagi salah sasaran sehingga KPS dapat tersalurkan pada yang berhak.
Dipublikasi di sosial | Tag , , | Tinggalkan komentar

FKKADK KABUPATEN SERANG

Paste a Video URL

Video | Posted on by | Tinggalkan komentar

ANAK DENGAN DISABILITAS KABUPATEN SERANG MASIH MENANTI ULURAN TANGAN

foto spanduk2Permasalahan anak sangat bervariasi, salah satunya adalah permasalahan anak dengan kecacatan/disabilitas (ADK/ADD). permasalahan yang di alami ADK tersebut antara lain:

  1. Keluarga dan anak dengan kecacatan adalah suatu masalah tersendiri, apalagi keluarga ADK yang bersangkutan di daerah kabupaten Serang sebagian besar dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Kemiskinan tersebut berdampak pada keluarga ADK sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder bagi ADK, seperti : tidak mampu menyediakan makanan, sandang, rekreasi, kesehatan, gizi maupun ASI yang bagus untuk perkembangan anak. Disamping itu kemiskinan akan melahirkan budaya kemiskinan pula yaitu tidak percaya diri, pemalu, pesimis, malas.
  2. Stigma yang kurang baik terhadap anak dengan kecacatan baik dari masyarakat assesment alammaupun keluarga, sehingga anak dengan kecacatan sulit mempertahankan identitasnya.
  3. Tingkat penerimaan keluarga terhadap keberadaan anak dengan kecacatan yang kurang baik, sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan anak dengan kecacatan untuk besosialisasi dan menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan sosial yang lebih luas.
  4. Adanya perasaan dan perlakuan diskriminatif, sehingga anak dengan kecacatan merasakan sulitnya memperoleh SAM_1613pelayanan pendidikan, pelatihan, kesehatan sampai pada lapangan pekerjaan.
  5. Umumnya masih belum terpenuhi aksesibilitas pelayanan sosial untuk keluarga ADK, sehingga berdampak pada keamanan ADK.

Karena itu di bentuklah Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kabupaten Serang sebagai wadah pelayanan bagi ADK di tengah masyarakat (non panti) pada tahun 2010.

FKKADK Kabupaten Serang mulai berperan menyelenggarakan pelayanan ADK di Kabupaten Serang sejak tahun 2011, dengan sumber pendanaan dari Direktorat KSA Subdit ADK Kemensos RI.

Dari sejumlah 173 ADK yang terdata, FKKADK Kabupaten Serang baru dapat memberikanSAM_0130 foto spanduk pelayanan pada 66 ADK pada tahun 2011, kemudian 70 ADK pada tahun 2012, sementara sisanya masih menanti uluran tangan (dan masih banyak lagi yang belum terdata). Hal ini tentu saja dikarenakan pendanaan yang hanya berasal dari satu sumber, sementara daerah dan pihak-pihak yang diharapkan membantu pelayanan tersebut belum memberikan dukungan.

Pelayanan yang telah diberikan oleh FKKADK Kabupaten Serang meliputi Alat Bantu Kecacatan, Kebutuhan Dasar Anak, Rujukan untuk Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Potensi bagi ADK, dan lain-lain.

 

 

 

Dipublikasi di anak, sosial | Tag , , , , , , | Tinggalkan komentar

LAGI, TKSK KABUPATEN SERANG BERAUDIENSI DENGAN DPRD KABUPATEN SERANG

Serang, 24 Mei 2012.

Tak dipungkiri,program kesejahteraan sosial (kesos),seperti pemberdayaan keluarga, IMG-20130523-00648kelembagaan sosial masyarakat, hingga keberadaan lembaga sosial lainnya,kerap kali tak maksimal pelaksanaannya. Begitu juga dengan TKSK. Sebab, tidaklah mudah bagi satu orang TKSK untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait program kesos,apalagi menjadi fasilitator kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan sosial di kecamatannya masing-masing.
Permasalahan minimnya anggaran dana hingga kurangnya perhatian pemerintah daerah IMG-20130523-00656(pemda) terhadap keberlangsungan program kesos dan keberadaan TKSK ini dituding menjadi salah satu penyebabnya, meskipun untuk Provinsi Banten, Dinas Sosial dan Pemda Kabupaten Serang bisa disebut yang paling memperhatikan nasib TKSK-nya. Berangkat dari alasan tersebut, maka TKSK Kabupaten Serang, beserta Kabid Bina Potensi, Ibu Emma, dan staffnya, Bapak Pandi, melakukan audiensi kepada DPRD Kabupaten Serang.

Kedatangan TKSK dan perwakilan dari Dinas Sosial ini disambut hangat oleh Ketua DPRD IMG-20130523-00658Kabupaten Serang (Fahmi Hakim), wakil ketua (Ir. H. Gembong Sumadi), Ketua Komisi II, (Harry Ashary), dan anggota komisi II (Muhammad Dana, Damami dan Megahita).

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, menyatakan ”Saya sangat mengetahui bahwa rekan-rekan dari TKSK adalah individu-individu yang bertugas dalam bidang kemanusiaan. Meskipun kita tahu bahwa TKSK selama Ini berhadapan dengan berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya mengayomi kaum dhuafa dengan lingkup satu kecamatan, terutama terkendala dalam masalah dana operasional yang sangat minim. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi rekomendasi kepada bidang anggaran agar dapat lebih memperhatikan keberadaan TKSK”.

Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Ir. H. IMG-20130523-00649Gembong Sumadi, menyatakan “Selama ini Pemerintah Daerah pun merasa terbantu dengan keberadaan TKSK dalam rangka menggali permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat untuk kemudian mencari dan merumuskan pemecahannya. Meskipun Alhamdulillah kondisi TKSK bisa dikatakan sedikit agak lebih baik bila di bandingkan dengan TKSK Kabupaten Lain di Provinsi Banten, tapi Kami akan terus berusaha untuk memperjuangkan nasib TKSK agar kinerjanya pun dapat meningkat lebih baik”.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Harry Ashary, mengungkapkan bahwa kendala yang dialami oleh wakil rakyat dalam memperjuangkan TKSK adalah mencari formula yang tepat dalam penentuan Kode Rekening (Koring) nya. Agar jangan sampai terjadi benturan dengan peraturan yang berlaku.

Dipublikasi di sosial, umum | Tag , , , , , , , | Tinggalkan komentar